Universitas Gresik menerima kunjungan audiensi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gresik dalam rangka membahas peluang kerja sama pada bidang konsolidasi demokrasi dan penguatan literasi kepemiluan. Kegiatan yang berlangsung pada Senin, 13 Juli 2026, pukul 13.00 WIB ini menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara perguruan tinggi dan penyelenggara pemilu dalam mendukung pendidikan demokrasi bagi masyarakat dan civitas akademika. Audiensi dihadiri oleh Habibur Rohman, S.Pd.I., M.Pd. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat dan Rofa'atul Hidayah, S.Pd., M.KP. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa selaku perwakilan Bawaslu Kabupaten Gresik. Dari pihak Universitas Gresik hadir Dr. Rian Pramana Suwanda, S.STP., M.HP., CHRMP, Rektor Universitas Gresik; Devy Syanindita Roshida, S.KM., M.KKK., M.GPH., Kepala Sekretariat; Zakiah Noer, S.H., M.Kn., Dekan Fakultas Hukum;  Ika Ayudyanti, S.H., M.H., Ka.Prodi Ilmu Hukum; serta Prihatin Efendi, S.H., M.H., dan Yati Vitria S,H.,M.H, sebagai perwakilan dosen Fakultas Hukum.
Dalam pemaparannya, Bawaslu Kabupaten Gresik menyampaikan berbagai program konsolidasi demokrasi yang dapat dikolaborasikan dengan perguruan tinggi. Program tersebut meliputi edukasi literasi demokrasi dan hukum pemilu, kegiatan penguatan regulasi serta penanganan pelanggaran pemilu, hingga kerja sama akademik seperti program magang, Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, kuliah tamu, seminar, dan kegiatan akademik lainnya. Selain itu, Bawaslu juga menginformasikan penyelenggaraan Lomba Debat Kepemiluan yang pendaftarannya berlangsung pada Juni-Juli 2026. Petunjuk teknis kegiatan akan disampaikan lebih lanjut, sementara dukungan materi maupun narasumber dapat dikoordinasikan langsung dengan Bawaslu Kabupaten Gresik. Pada kesempatan tersebut, Bapak Habib dan Ibu Rofa'ah turut menawarkan peluang program magang bagi mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Gresik. Diskusi juga mengangkat isu pengawasan pada pemilihan kepala desa. Bawaslu menjelaskan bahwa secara normatif kewenangannya belum mencakup pengawasan langsung terhadap proses pemilihan kepala desa, sehingga terdapat keterbatasan dalam penanganan dugaan pelanggaran yang terjadi pada ranah tersebut. Ke depan, Bawaslu berharap penyelenggaraan pemilu terus mengalami penyempurnaan dengan semangat perubahan, termasuk adanya penerapan sistem electronic voting (e-voting) sebagai bagian dari pengembangan sistem demokrasi di Indonesia. Menanggapi berbagai tawaran kerja sama tersebut, Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik, Ibu Zakiah menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bawaslu Kabupaten Gresik. Beliau menjelaskan bahwa berbagai program yang ditawarkan akan dikaji dan direncanakan lebih lanjut agar implementasinya dapat berjalan secara optimal dan pelaksanaan kerja sama direncanakan untuk dioptimalkan pada semester berikutnya. Sementara itu, Ibu Devy selaku Kepala Sekretariat Universitas Gresik, menyampaikan bahwa hasil audiensi ini menjadi langkah awal dalam penyusunan program kerja sama yang berkelanjutan antara Universitas Gresik dan Bawaslu Kabupaten Gresik. Diskusi semakin berkembang ketika Bapak Prihatin dosen Fakultas Hukum Universitas Gresik, membuka ruang pembahasan mengenai aspek regulasi dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait pemilihan kepala desa. Beliau menyoroti adanya ruang diskusi akademik mengenai batas kewenangan lembaga pengawas pemilu dalam sistem hukum Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk penguatan regulasi di masa mendatang. Audiensi ini diakhiri dengan komitmen kedua belah pihak untuk melanjutkan pembahasan mengenai bentuk kerja sama yang lebih konkret. Melalui sinergi antara Universitas Gresik dan Bawaslu Kabupaten Gresik, diharapkan dapat terwujud berbagai program edukasi dan pengabdian yang mampu meningkatkan literasi demokrasi, memperkuat kesadaran hukum masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam kehidupan demokrasi yang berkualitas.